Pada dasarnya, sudah sejak lama pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait usaha pertambangan, khususnya mineral dan batubara. Tentuya regulasi tersebut berlandaskan pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan "Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan …
Kewajiban perseroan dalam melaksanakan CSR oleh UU PT secara implisit ditujukan untuk perusahaan pertambangan, sebagai perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Tapi kita bisa melihat kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan …
Pertambangan ilegal ini melibatkan 3,7 juta orang. Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan lembaganya akan membentuk satu direktorat khusus penegakan hukum (gakkum) untuk memberantas tambang ilegal .
Sebab, baik dari cara pembentukan dan susbtansinya dinilai bermasalah. Misalnya, UU Cipta Kerja berdampak terhadap 76 UU, salah satunya UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Koordinator Jatam, Merah Johansyah, mencatat dalam draf final UU Cipta Kerja yang berjumlah 812 halaman ada dua pasal …
Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lainnya yang terkait reklamasi lahan tambang pertambangan mineral dan batubara. Dijelaskan dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor …
Abstract. Dampak lingkungan hidup dalam memberlakukan proses pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang. Lingkungan hidup yang sehat merupakan suatu keharusan dalam pemenuhan hak asasi ...
A. Konsep Pertambangan . 1. Pengertian Pertambangan Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, …
Berikut ketentuan khusus terkait pertambangan rakyat yaitu Pasal . 1 angka 10. Undang-Undang No. 03 tahun 2021, Izin Pertambangan . Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk ...
"Para Pemohon juga telah keliru apabila hanya memahami perizinan terkait pertambangan mineral dan batubara hanya sesederhana apa yang dikatakan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) saja. Bahwa selain daripada itu, jika merujuk kepada ketentuan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Minerba, sudah sangat jelas diatur bahwa pemerintah …
Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Pertambangan. Februari 23, 2014 By Obbie Afri Gultom 1 Comment. Di Indonesia hukum pertambangan yang mengatur kegiatan pengolahan pertambangan telah ada dari zaman penjajahan Hindia Belanda hingga era kemerdekaan. Dibawah ini akan diuraikan secara singkat …
(CNBC Indonesia/ Tri Susilo) Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akhirnya merilis aturan baru tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan …
2021. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 16, BN 2021/ NO 734; JDIH ESDM.GO.ID : 12 HLM. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha …
Lalu jika ditelaah labih dalam lagi pada Perda RTRW Kabupaten memang ada tumpang tindih yang signifikan, misalnya di Banyuwangi kawasan peruntukan pertambangan dengan spesifik menyebutkan sekitar ...
Terdapat lima perusahaan di sektor pertambangan yang telah menyajikan biaya-biaya terkait kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pascatambang pada laporan keuangan tahunan dan catatan atas ...
Selepas Indische Mijnwet Stb. 1899 No.214, Belanda menetapkan sejumlah peraturan lain terkait pertambangan, beberapa di antaranya Mijn Ordonnantie 1907 yang mengatur tentang pengawasa kelesamatan kerja dan Mijn Ordonnantie 1930 yang mencabut peraturan sebelumnya (Mijn Ordonnantie 1907) dan menghapus ketentuan pengawasan …
Kematian Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Helmud Hontong 'menjadi simbol perjuangan yang melipatgandakan semangat warga untuk menolak rencana pertambangan emas'.
Topik : Pertambangan Indeks Bisnis-27 Melemah, Saham ADRO, MDKA, dan ITMG ke Zona Merah Bursa & Saham 2 days ago Indeks Bisnis-27 ditutup ke zona merah dengan …
Market - 3 tahun yang lalu. 1 2 3. CNBC Indonesia menyajikan berita terkini, riset, dan analisis mendalam seputar Berita Tentang "Sektor Pertambangan" Terkini Dan …
pertambangan BERITA TERKINI - PERTAMBANGAN Ekonomi Bisnis PPA Raih Penghargaan Internasional Bidang Keselamatan dari WSO 05 Oktober 2023 - 16:03 WIB Edukasi 7 Kampus dengan Jurusan Teknik Pertambangan Jempolan, Cetak …
Adapun hal-hal penting terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah sebagai berikut: 1. Jenis-jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP) ...
Merkuri telah lama digunakan di Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), karena harganya yang murah. Namun, bahan ini juga menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Pemerintah terus berupaya menekan penggunaan bahan kimia ini. YOGYAKARTA (VOA) —. Isu terkait penggunaan merkuri memperoleh perhatian besar …
Jaga Keberagaman Hayati Jadi Komitmen Korporasi Terapkan Pertambangan Berkelanjutan. 21 Agustus 2023 - 17:19 WIB. 1. 2. Berita harian Pertambangan terkini, terlengkap, hari ini - PPA Raih Penghargaan Internasional Bidang Keselamatan dari WSO. 7 Kampus dengan Jurusan Teknik Pertambangan Jempolan, …
Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini mengubah secara substansial sejumlah aspek tata kelola pertambangan, khususnya kewenangan dalam perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat – mulai dari penerbitan izin hingga pengawasan. Pengaturan mengenai perizinan pertambangan juga beririsan dengan kebijakan lain, …
Pemerintah pusat telah mengakuisisi kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat melalui pihak kementerian terkait. Pasca perubahan undang-undang pertambangan tahun 2020, utamanya pada Pasal 7 dan Pasal 8 telah dihapuskan dalam rangka mengambil alih pengelolaan dan perizinan pertambangan rakyat oleh otoritas …
Pengertian IPR juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 3/2020, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Sedangkan Wilayah Pertambangan Rakyat ("WPR") adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha …
Sedangkan untuk tahap Operasi Produksi akan disesuaikan dengan hasil evaluasi menteri terkait hasil IUP Eksplorasi. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) IUPK diatur dalam Pasal 75 Revisi UU Minerba. Pada dasarnya, IUPK …
Berdasarkan data dan pantauan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung pada tahun 2019 tercatat ada 16 kasus terkait pertambangan bermasalah di Provinsi Lampung, diantaranya terbagi …
Pendelegasian - Perizinan Berusaha - Bidang - Pertambangan - Mineral - Batubara . 2022. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 55, LN.2022/No.91, jdih.setneg.go.id: 8 hlm. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
DAMPAK BURUK AKTIVITAS PERTAMBANGAN PT. FREEPORT INDONESIA Paper Healing Earth Disusun Oleh: Andy Saputra (141434038) Patricia Dita (141434077) Hendrika Micelyn (141434077) UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2017 KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat bimbingan …
Peraturan terkait Perizinan di Sektor Pertambangan Pertambangan UU Nomor 3 Tahun 2020 Mengatur aktivitas pertambangan secara umum, termasuk perizinan …
Bisnis, JAKARTA – Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai prospek sektor pertambangan …
Sesuai penghitungan, kerugian terkait kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT AHB di Kabupaten Buton dan Bombana, sebesar Rp2,7 triliun. Jumlah tersebut dihitung oleh ahli kerusakan ...
Adalah aparat pengawas pelaksanaan peraturan K3 di lingkungan pertambangan umum (Pasal 1, Kepmen No. 555.K Tahun 1995) baik di Pusat maupun Daerah. IT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang (Pasal 1, Keputusan Bersama Menteri ESDM dan Kepala BKN No. …
Terkait UU No 23/2014 tentang Otonomi Daerah, perlu penyerahan kewenangan pengelolaan pertambangan dari kota atau kabupaten, ke pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu, perlu penghapusan luas minimum wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) eksplorasi. Penetapan wilayah pertambangan oleh menteri juga dinilai perlu …
Namun, pada praktiknya luasan wilayah pertambangan secara riil melebihi angka itu akibat beroperasinya tambang ilegal. Baik legal maupun ilegal, tambang menghadirkan kerusakan. Tautan-tautan Akses ... ke TNI, bersurat terkait itu. Turun tim dari Kementerian ESDM, tetapi setelah beberapa bulan tambang ilegal masih tetap aktif," …
Jakarta, CNBC Indonesia - Pandemi Covid-19 menyasar sektor mineral dan batu bara (Minerba) cukup dalam. Target investasi di sektor ini berdasarkan Rencana …
hak cipta © 2022.Aava Seluruh hak cipta.peta situs