1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem …
SEOJK Nomor 32-SEOJK.03-2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan. ... SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan. Telepon (021) 2960 0000. Fax (021)385 8321. Email. [email protected].
27 Maret 2017. SAL POJK 12 - APU PPT.pdf. SAL PENJELASAN POJK 12 - APU PPT.pdf. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
OJK telah menerbitkan SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2019 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam menjalankan penerapan program APU …
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Deskripsi. Tindakan pencucian uang dianggap sangat merugikan dan mengancam sistem keuangan dan perekonomian, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan tentang pencucian uang yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor …
SEOJK Nomor 47-SEOJK.04-2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Pasar Modal. 3/21/2019 ... SEOJK Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal. Telepon (021) 2960 0000. Fax (021)385 8321. Email.
SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2021 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan …
Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ... OJK telah mengeluarkan ketentuan penerapan program APU PPT berbasis risiko yang terintegrasi untuk seluruh sektor jasa keuangan yaitu Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di …
SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 09 Februari 2021. OJK telah menerbitkan SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2019 Tentang Pedoman Penerapan …
12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran …
Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394) yang selanjutnya disebut POJK APU dan PPT, perlu untuk …
Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia 9/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem …
Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas sistem pembayaran, melalui penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta …
Peraturan BI No. 14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank ; Peraturan BI No. 12/3/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank
Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012. Tutup. TENTANG DATABASE PERATURAN.
Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (GPUT) telah menyelenggarakan Pelatihan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal secara virtual pada tanggal 22 s.d. 24 Juni 2021. Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal merupakan isu terkini yang diperkirakan akan …
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PIALANG BERJANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kegiatan Perdagangan …
Pada tanggal 30 September 2019, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR PASAR MODAL Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan …
PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PT BPR SRIEKAYA Page 2 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran …
PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun …
BCA berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan: Undang-Undang No. 8 tahun …
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank Ketentuan Umum Pg. 1 Hal. 1 – 2 Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pg. 2 – 3 Hal. 2 Tanggungjawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Pg. 4 – 5 Hal. 2 – 3
Gedung OJK. Foto: RES. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan …
Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan program anti pencucian …
PERNYATAAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT) PT BANK CIMB NIAGA TBK Sesuai dengan regulasi UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No. 9 Tahun …
bahwa perlu adanya harmonisasi dan integrasi pengaturan mengenai penerapan program anti Pencucian Uang dan/atau pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program …
1 day agoPhoto by Kennedy Cox / The Daily Tar Heel Juliana , president of the Anti-Death Penalty Project, poses for a portrait by the Old Well on Tuesday, Oct. 10, 2023.
JACKSON, Miss. (AP) — The federal government should investigate potential fraud in one of its largest anti-poverty programs, two Republican members of Congress …
Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor …
PBI Nomor 14/3/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank; c. SEBI Nomor 12/10/DPM tanggal 30 Maret 2010 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta …
hak cipta © 2022.Aava Seluruh hak cipta.peta situs