Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan khususnya pertambangan mineral dan batubara diwajibkan untuk memelihara …
Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK"), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Perlu diketahui bahwa hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. [7] Dalam kasus Anda, untuk mempersingkat kami hanya akan membahas perihal IUP dan IUPK.
Abstract. Dampak lingkungan hidup dalam memberlakukan proses pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang. Lingkungan hidup yang sehat merupakan suatu keharusan dalam pemenuhan hak asasi ...
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beranda. Subjek. Jenis. Tahun. Glosarium. Tematik. Perwakilan. Login Peraturan …
Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia. Nandang Sudrajat. MediaPressindo, Jan 1, 2018 - Technology & Engineering - 232 pages. Buku ini mencoba melakukan tinjauan kritis secara yuridis dan dalam tataran implementasinya atas pelaksanaan sistem pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang berjalan selama …
A. Pendahuluan Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupa-kan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Abstrak Mineral dan …
24 Februari 2022 Memahami Izin Pertambangan Pasca Terbitnya UU Minerba dan UU Cipta Kerja Dua undang-undang tersebut menghadirkan penyederhanaan perizinan, …
Sumber-sumber hukum pertambangan antara lain Indische Mijin Wet (IMW), UU No 5 tahun 1960, UU No 11 tahun 1967. Hubungan antara Hukum pertambangan dengan Hukum agraria, lingkungan, kehutanan, dan pajak. Yang fpertama Hubungan antara hukum pertambanagn dan hukum agraria yaitu hubungannya sangat erat.
Penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di kemukiman Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan belum berjalan secara efektif. Pemerintah belum tegas menerapkan sanksi terhadap para penambang emas ilegal. Selain itu,belum terdapat peraturan daerah mengenai pertambangan ilegal, sehingga warga masih banyak …
Dr. Sutarjo Sigit, "Perkembangan Pertambangan di Indonesia", Materi Kuliah Pelatihan Hukum Perpajakan di bidang Pertambangan dan Migas, Yayasan Krida Caraka Bumi, Dept.Pertambangan dan Energi, Jakarta, 1994. Hal.99. Karen Mills dan Mirza A. Karim, "Disputes in the Oil and Gas Sector Indonesia".
Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, ada jejak konflik sosial dan kerusakan lingkungan di wilayah lingkar pertambangan. "Di mana ada tambang, di situ ada penderitaan warga.
Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara May 2023 Jurnal Penegakan …
Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum. menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar terwujudnya. keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara ...
A. Konsep Pertambangan . 1. Pengertian Pertambangan Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka ... 27 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal:90 . 22 maupun masyarakat sekitar.28 Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut:
subyek hukum pertambangan, antara lain, yaitu: a. badan usaha. Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; b. koperasi; dan c. perseorangan. pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu negara, juga ada begitu …
Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dewasa ini, …
Kata-kata Kunci: Penegakan hukum; pertambangan emas tanpa izin 864 LEX Renaissance NO. 4 VOL. 5 OKTOBER 2020: 863-876 Pendahuluan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Hal ini berarti bahwa Republik …
December 12, 2009. Edited by WorkBot. link works. April 1, 2008. Created by an anonymous user. Imported from Scriblio MARC record . Hukum pertambangan by Abrar Saleng, 2004, UII Press edition, in Indonesian - Cet. 1.
hukum pertambangan yang diterapkan ialah pengorganisasian perizinan yang sentralistik. Faisal ketika mengutip Mahfud MD mengatakan bahwa politik hukum salah satunya merupakan kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara (Faisal, Sa, & Ferdian, 2020).
Pertambangan tanpa izin (PETI) identik dengan kehidupan masyarakat kelas bawah. ... Mendorong Masyarakat, Pengusaha, dan Pemerintah Morowali Paham …
• Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan mineral- mineral dalam tanah. (ensiklopedia indonesia). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS SRIWIJAYA • Hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang …
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Konsideran menimbang huruf a dan b. kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi bagi kepetingan daerah dan masyarakatnya, namun kewenangan daerah tidak mencakup seluruh sektor pertambangan karenanya tidak dapat mengambil kebijakan sebebas-bebasnya.
Pertambangan Mineral dan Batubara. ABSTRAK: bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai …
UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba. Undang …
Salim,Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia,Pustaka Reka. Cipta,Bandung . Undang-undang Nomor 4 T ahun 2009 T entang Pertam bangan Mineral dan Batu Bara. Undang-undang Pokok Agraria.
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA 4. KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL …
Sri Rahayu dan Dheny Wahyudhi, "Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di ...
pembangunan hukum pertambangan agar tercipta masyarakat adil dan makmur secara materiil dan spirituiil berdasarkan amanat pasal 33 Ayat (3 ) UUD 1945. Hubungan Antara Hukum Pertambangan Dan Lingkungan Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan …
Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dewasa ini, …
ISBN. 978-979-769-490-6. Subjek. Hukum pertambangan - Indonesia. Pertambangan, Teknik - Indonesia - Aspek hukum. Pertambangan, Industri - Indonesia - Aspek hukum. Abstrak. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain.
1 day agoTRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mula (Unmul) Prof. Muhammad Mudhar menilai pertambangan menjadi biang kerusakan lingkungan.. Dia pum mengingatkan ke pelaku usaha yang menggunakan Sumber Daya Alam (SDA) agar lebih hati-hati menggunakan kuaa terhadap …
4. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berpa bijih atau bantuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 5. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk batuan padat, gambut dan batuan aspal. 6 6.
Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Presss, Yogyakarta, 2004. Arief Sidharta, Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2000 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991. Gatot Supramono, Hukum Pertambangan …
9 hours agoDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Cahyo R. Muzhar mengatakan, saat memutuskan memulai bisnis para pelaku usaha harus terlebih dahulu paham birokrasi dan regulasi di dalam dunia bisnis. Menurut Cahyo, ada beberapa rancangan undang-undang terkait perlindungan hukum …
Salim HS menyatakan Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang pesat. hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya …
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Undang …
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengingatkan perlunya sistem hukum pertambangan dan peraturan perundang-undangan sektor mineral dan batubara ditinjau ulang agar …
Kreasi hukum pertambangan dalam kontektualitas Indonesia Inc. disusun sesuai dengan esensi negara kesejahteraan dengan hukum yang berkeadilan. Ini merupakan wujud pengembangan corporate culture ...
Dasar Hukum. · Pasal 33 UUD 1945: o Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. o Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. - Pasal 169 UU No 4/2009.
Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman," Jurnal Administrative Reform, 1, 3, (2013), hlm. 516; Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil", Jurnal Rechs Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5, 3 (2016), hlm. 413-5.
hak cipta © 2022.Aava Seluruh hak cipta.peta situs