REPUBLIK INDONESIA - 12 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Tambang berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang ... tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 27. …
REPUBLIK INDONESIA 535, 2014. KEMEN LH. Sumber Tidak Bergerak. Usaha. Pertambangan. Baku Mutu Emisi. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA ... Proses pengolahan adalah kegiatan pengolahan bahan tambang yang menghasilkan emisi dari proses pengeringan, kalsinasi, peleburan, …
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1827 K/30/MEM/2018 TANGGAL : 7 Mei 2018 2018. PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN/ATAU PENGESAHAN KEPALA ... tambang semprot kurang dari atau sama dengan 1 (satu) ton bijih per hari; dan ii. kapal keruk dan/atau kapal isap dengan menggunakan ponton kurang dari atau sama dengan 1 ...
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA 4. KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN …
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NO. 36, BN.2017/834, PERMENPAN.GO.ID ; 108 HLM. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang . ABSTRAK: CATATAN:
Penjabaran penggolongan bahan galian pasca UU No. 4 Tahun 2009 ada di PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA di Pasal 2 ayat 2: Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud …
Juni 5, 2022. Pada 11 April 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Perpres 55/2022). Perpres 55/2022 tersebut merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas …
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); MEMUTUSKAN: ... batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya; d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Republik Indonesia. ID | EN Call 136 Cari. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA . …
mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. 9. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk ... Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. ...
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 21.
peraturan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia nomor 04 tahun 2012 tentang indikator ramah lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan penambangan terbuka batubara dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri negara lingkungan hidup republik indonesia, menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf b
republik indonesia nomor 38 tahun 2016 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional indonesia kategori pertambangan dan penggalian golongan pokok pertambangan batu bara dan lignit bidang pengoperasian penyaliran tambang terbuka pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara bab i pendahuluan a. latar belakang ...
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 24.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Republik Indonesia. ID | EN Call 136 Cari. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA . Beranda ; Profil ... Booklet Etalase Tambang 2020 Senin, 28 September 2020. Booklet Energi Berkeadilan Semester-I 2019 Jumat, 16 Agustus 2019. Index Download . ESDM …
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang ... dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam. 6. Wilayah Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut WUP Batuan adalah bagian dari WP …
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral. ... Lembaga pertama yang menangani Pertambangan di Indonesia adalah Jawatan Tambang, dan Geologi yang dibentuk pada tanggal 11 September 1945. ...
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN, PENGAMANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAHAN PELEDAK KOMERSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. …
Namun terbitnya PP ini justru dipandang negatif oleh masyarakat, pemerhati lingkungan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Proses penyusunan (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (ekspor pasir laut) dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik.
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang ...
Tahun 1970 (LN Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1; TLN Republik Indonesia Nomor 2918); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ... fisik dan kimiayang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri. …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. I. UMUM : ... Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing dan limbah batubara. Pasal 97: Cukup jelas. Pasal 98: Ketentuan ini dimaksudkan mengingat usaha pertambangan pada sumber air dapat …
Tahun 1970 (LN Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1; TLN Republik Indonesia Nomor 2918); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916); 7. Mijn Politie Reglement (Staatsblad 1930 …
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 2017, 834 -3- ... Korps Inspektur Tambang Indonesia yang selanjutnya disingkat KITA adalah organisasi profesi bagi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang.
Biaya nilai tambang yang hilang karena tambang tanah merah laterite sebesar Rp 50.000,- per m3. Kerugian ekologis pada lahan hutan alam yang rusak akibat tambang tanah merah
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis ... Tambang permukaan adalah usaha penambangan dan penggalian bahan galian yang kegiatannya dilakukan langsung berhubungan dengan udara terbuka. Bagian Kedua ...
Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu menambahkan materi muatan baru berupa: …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 4 TAHUN 2009. TENTANG. PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ... pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG …
menteri keuangan . republik indonesia. salinan. keputusan menteri keuangan republik indonesia . nomor 344 / kmk.06 / 2001. tentang. penyaluran dana bagian daerah dari sumber daya alam
daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. 22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk ... kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 37. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau …
Jabatan Fungsional Inspektur Tambang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1834); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); - 3 - jdih.menpan.go.id ...
hak cipta © 2022.Aava Seluruh hak cipta.peta situs