Pertambangan Mineral dan Batubara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. PENGUASAAN MINERAL DAN …
Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah. 4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi …
Susunan komite standar kompetensi Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2014 – 2015. NO NAMA INSTANSI/LEMBAGA JABATAN DALAM TIM 1. Ir. Bambang Susigit, M.T Ditjen Mineral dan Batubara Pengarah 2. Supriyanto, S.T., M.T Ditjen Mineral dan Batubara Ketua 3. Muhamad Ansari, S.T., M.Si Ditjen Mineral dan Batubara Sekretaris
Logam dan mineral yang diekstraksi diantaranya yaitu batubara, berlian, emas, perak, platinum, tembaga, timah, besi, dan lain-lain. Penambangan juga dapat mencakup hal-hal lain seperti minyak dan gas alam. ... UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh …
PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin …
JAKARTA, HUMAS MKRI – Pemerintah dan DPR menilai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) penting dilakukan. Hal ini merupakan upaya untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan …
Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM - 1976) Pada tanggal 11 November 1976 diresmikan Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM). PPTM berada dalam lingkungan DJPU, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertambangan dan Energi (MPE) Nomor 548 Tahun 1976. Lembaga PPTM adalah gabungan antara Akademi …
Apa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat ("IPR")? Istilah IPR berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu small-scale mining permit.Sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah mijnbouw mogelijk te maken, dan dalam bahasa Jerman disebut bergbau. Pengertian IPR juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 3/2020, …
di bidang pertambangan mineral dan batubara; atau b. kepala dinas teknis provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah provinsi. 16. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi
ABSTRAK: bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai …
Pasal 2. (1) Objek pajak PBB Mineral dan Batubara adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. permukaan bumi, meliputi: 1) tanah dan/atau perairan pedalaman …
NOMOR 3 TAHUN 2020. TENTANG. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik …
ABSTRAKKonservasi mineral dan batubara merupakan salah satu aspek yang diamanatkan oleh Undang-Undang Minerba …
487. Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) Pada 1960, berdasaran mosi tadi, pemerintah menerbitkan sua-. tu kebijakan yang ...
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ttg PD, secara merta merta, banyak menimbulkan banyak pertanyaan dari daerah terutama Kabupaten/Kota, yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan dan mineral sejak tanggal 2 Oktober 2014 dipindahkan kewenangannya …
Pertambangan di Sabah, Malaysia.. Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi …
Barang Tambang Mineral Produksi Barang Tambang Mineral ; 2019 2020 2021; Batu Bara: 616 154 054,00: 565 640 928,00: 614 058 577,00: Bauksit: 16 592 187,00 ... - Sumber: …
ABSTRAK: Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu …
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akhirnya merilis aturan baru tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) sebagai …
Prinsip dan tujuan dari undang-undang pertambangan mineral dan batubara sebagimana disebutkan Pasal 2 UU Minerba bahwa: "Pertambangan mineral dan/:atau batubara dikelola berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d.
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Usaha Pertambangan Umum. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
Pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, kemudian pedoman pelaksanaannya diatur dalam Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018, dan SMKP Minerba khusus pada pengolahan dan/atau pemurnian …
Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang: a.
CATATAN : Ketentuan lebih lanjut mengenai SMKP diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM Nomor 185.K/37.4/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lampiran II). …
Golongan A merupakan bahan galian yang strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara. Beberapa contoh bahan tambang dan mineral yang masuk ke dalam golongan A adalah: 1. Uranium, … See more
klasifikasi mineral mineralogi dan petrologi disusun oleh : nama : adi saputro nim : 710017194 kelas : 05 fakultas teknologi mineral program studi sarjana teknik pertambangan institut teknologi nasional yogyakarta …
ABSTRAK: Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral …
Ada tujuh asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ketujuh asas itu meliputi: 1. Manfaat Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Asas ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan Jeremy Bentham.
2021. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 16, BN 2021/ NO 734; JDIH ESDM.GO.ID : 12 HLM. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang …
Pertambangan Mineral dan Batubara. ABSTRAK: bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai …
Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang- undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara. Namun, untuk memahami 1 Salim HS., "Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara", Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta,
pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan Batubara (Sianipar, 2020). UU No.3 Tahun 2020 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor
4. NSPK Penerbitan Izin di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 5. Dana Ketahanan Cadangan Mineral dan Batubara 6. Kriteria Terintegrasi untuk Komoditas Logam dan Batubara 7. Divestasi Saham 8. Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri, Pengendalian Produksi, dan Pengendalian Penjualan Mineral dan Batubara 9. …
hak cipta © 2022.Aava Seluruh hak cipta.peta situs