Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan bahasa inggris yaitu "Mining Law". Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. 1 Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 7.
terhadap ilmu hukum, sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang, khususnya berkaitan dengan penegakan …
Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Ahmad Redi & Luth fi Marfungah memberikan hak konsesi kepada sektor swasta untuk …
11 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 6 12 PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara . 16 - Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat ...
Sumber-sumber hukum pertambangan antara lain Indische Mijin Wet (IMW), UU No 5 tahun 1960, UU No 11 tahun 1967. Hubungan antara Hukum pertambangan dengan Hukum agraria, lingkungan, kehutanan, dan pajak. Yang fpertama Hubungan antara hukum pertambanagn dan hukum agraria yaitu hubungannya sangat erat.
Perolehan Izin Pertambangan Rakyat. Setelah memahami apa itu WPR, Anda perlu memahami Izin Pertambangan Rakyat ("IPR") adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas. [9] Dalam hal memperoleh IPR, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri di …
Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman," Jurnal Administrative Reform, 1, 3, (2013), hlm. 516; Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil", Jurnal Rechs Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5, 3 (2016), hlm. 413-5.
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA DALAM BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 34 TAHUN 2017 ARTIKEL Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Mata Kuliah Hukum Perizinan ...
Bareskrim Soal Beking Tambang: yang Salah Bukan Penegak Hukum. Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2021, jumlah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal di Indonesia mencapai 2.700 titik lokasi, terdiri dari 2.645 lokasi tambang ilegal mineral dan 96 lokasi tambang …
Paragraf 2: Pertambangan Mineral Logam 51–53 Paragraph 2: Metal Mineral Mining Paragraf 3: Pertambangan Mineral Bukan Logam 54–56 Paragraph 3: Nonmetal Mineral Mining Paragraf 4: Pertambangan Batuan 57–59 Paragraph 4: Rock Mining Bagian Kelima: Pertambangan Batubara 60–63 Part Five: Coal Mining
Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba 478 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012 membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia tersebut
Franky Butar-butar, Penegakan Hukum Lingkungan dibidang Pertambangan, (Jurnal Hukum), 2010, hlm.187. E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023 Page 1439
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beranda. Subjek. Jenis. Tahun. Glosarium. Tematik. Perwakilan. Login Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 ... Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah …
1. Prinsip Hukum dan Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara Prinsip dan tujuan dari undang-undang pertambangan mineral dan batubara sebagimana disebutkan Pasal 2 UU Minerba bahwa: "Pertambangan mineral dan/:atau batubara dikelola berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada …
Pemerintah mengantisipasi PETI antara lain dengan regulasi-regulasi atau peraturan sebagai upaya preventif. Sebut saja Undang-Undang No. 11 tahun 1967 …
Payung hukum reformasi perizinan tambang tertuang dalam Undang Undang 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dari penerbitan kedua aturan tersebut lahir berbagai regulasi turunannya. Selain itu, presiden Joko Widodo juga mengumumkan pencabutan sebanyak 2.078 Izin Usaha …
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
A. Tinjauan Umum Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara 1. Pengertian Hukum Pertambangan Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum …
Hasil tulisan ini menyimpulkan adanya disharmonisasi antara peraturan perundangan sektoral dengan UU Pemda 2014 dan adanya konsekuensi hukum terhadap …
HUKUM PERTAMBANGAN. Dewi Kemala Sari, S.H., M.Kn PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN A.. Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan Istilah Bahasa Inggris Mining Law, yaitu Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah Menurut Salim, hukum …
Hukum Pertambangan. General. MATERI HUKUM PERTAMBANGAN. Dampak Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan, Siapa Yang Salah...? Kalimantan HANCUR …
terhadap ilmu hukum, sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang, khususnya berkaitan dengan penegakan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah Mojokerto. 2. Manfaat …
Kata kunci: politik hukum, pertambangan mineral dan batubara, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. A. Pendahuluan Ketentuan Pasal 18 Undang …
Pertambangan Mineral dan Batubara. ABSTRAK: bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai …
Maizardi, E.B.S., (2018), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci), Jurnal UNES Law Review ...
1 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, h. viii. Penegakan Hukum Lingkungan: (Franky Butar Butar) 155 di dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 23 Tahun …
Menurutnya, persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya turut berkontribusi dalam kasus pertambangan ilegal yang ada di Indonesia. "Ini permasalahan yang cukup lama, pelik, cukup ruwet, tetapi dipandang bukan hanya persoalan hukum tapi ini persoalan ekonomi, sosial, budaya, seperti itu," ungkapnya dalam program acara …
Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara …
Hukum pertambangan adalah: "keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum …
UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba. Undang …
Kadin Resmi Lantik Dewan Pengurus 2021-2026. Foto: KADIN Lantik Pengurus Baru Masa Bakti 2021-2026. (CNBC Indonesia/Eqqi Syahputra) Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid melantik Ketua Komite Tetap dan Wakil Ketua Komite Tetap beserta Wakil Kepala …
hak cipta © 2022.Aava Seluruh hak cipta.peta situs