Penetapan Wilayah Pertambangan harus disesuaikan dengan tata ruang nasional bukan hanya mengikuti kepentingan daerah tertentu. Sehingga, penetapan ini tak bisa hanya ditentukan oleh pemerintah daerah melainkan harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Masalah penetapan wilayah pertambangan seperti diatur dalam UU …
adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.1 Konsiderans Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 ... ruang, kawasan hutan, izin usaha pertambangan, dan hak atas tanah, melalui kebijakan satu peta. Dalam laporannya, terdapat 46,8 juta hektar lahan atau sekitar 24,6 persen ...
f. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang. (9) Koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) berkaitan dengan WUP sebagai kawasan peruntukan pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah nasional yang disusun berdasarkan 7 (tujuh) pulau atau gugusan …
Check Pages 201-221 of Permen ATR Kepala BPN No. 16 Th. 2018 - Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan KabupatenKota in the flip PDF version. Permen ATR Kepala BPN No. 16 Th. 2018 - Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan KabupatenKota was published by …
Namun pihaknya minta tata kelola yang tepat terkait pertambangan di Bone. Ia menyebutkan, ruang pertambangan di Bone paling banyak sawah tadah hujan sekitar 223 hektare. Disamping itu, ia juga menyebutkan bahwa saat ini hanya ada 12 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Bone yang tercatat di dinas terkait.
tata ruang di bidang pertambangan (merujuk UU No. 26 T ahun 2007 tentang Penataan Ruang); (g) tumpang tindih regulasi antara pengaturan pertambangan dengan pemerintahan daerah (UU Minerba vs UU ...
Berdasarkan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang pada konsepnya harus memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan sosial dan budaya serta memperhatikan daerah kawasan rawan bencana sebagai basis dalam pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah. Karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang …
A. Konsep Pertambangan . 1. Pengertian Pertambangan Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, …
Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ... tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 31. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, …
kesesuaian tata ruang laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut Dalam hal permohonan WIUP berada di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut harus dilengkapi Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Laut dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang ...
LINGKUP PEKERJAAN Updating Data Base Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi Kab. Wakatobi tahun 2015 Lingkup pekerjaan meliputi : pendataan dan pemetaan ini a. Tahap Persiapan Pada tahap awal kegiatan ini, dilakukan persiapan tenaga ahli dan pendukungnya serta penyiapan gambar citra satelit …
Pada UU Minerba baru tidak lagi mengatur Wilayah Pertambangan berdasarkan tata ruang nasional sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangannya. Wilayah …
merupakan bagian dari tata ruang nasional. Kata Kunci: kebijakam perizinan tambang mineral dan batubara, implimentasi kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara, syarat pengelolaan miner
Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung October 2020 JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 5(5):163-173
Lahan Ruang Terbuka Hijau Terhadap RTRW Kota Bekasi/. ... Pada tahun 2013, lahan terbangun Kota Bekasi memiliki luas cakupan mencapai 59,6% dari total keseluruhan wilayah, 47% diantaranya adalah ...
Pemerintah Daerah dan Politik Tata Ruang: Otoritas dan Ruang sebagai Sumber Daya yang Terbatas. In book: Pemerintah dan Pemerintahan Daerah: Refleksi pada Era Reformasi (Membaca Momentum 20 Tahun ...
Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan. Pengaturan aktivitas pertambangan secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang …
Ketua IMA mengatakan, Wilayah Pertambangan (WP) merupakan hal penting bagi kelangsungan industri pertambangan. Namun, konflik muncul ketika WP bersinggungan dengan Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) dan Undang-Undang Kehutanan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kedua UU tersebut dengan UU …
tata ruang dilakukan dengan melakukan pertampalan terhadap penggunaan lahan eksisting dengan peta rencana pola ruang beserta dengan ketentuan pemanfaatannya. Ketentuan pemanfaatan dapat berupa ketentuan kegiatan ... 214 Pertambangan (Galian c) Perkantoran dan Perdagangan/Jasa Pertambangan tidak diperbolehkan . LAMPIRAN II
Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui pemberian (Pasal 6 PP 96/2021): Nomor …
Hardi, M.Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten . Pidie JPWK 12 (1) 68. Sumber: Analisis Penyusun, 2015 . …
Pertambangan batubara, yang memperhatikan penataan ruang, dan sinergi dengan tata ruang wilayah propinsi/ kabupaten/kota, akan meminimalisir dampak lingkungan/kerusakan lingkungan yang ada. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Batubara atau (UU Minerba) dan UU Nomor 26 Tahun …
Baru-baru ini, pemerintah secara resmi dan serentak memberlakukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Program KKPR ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021). PP 21/2021 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor …
Penetapan Wilayah Pertambangan harus disesuaikan dengan tata ruang nasional bukan hanya mengikuti kepentingan daerah tertentu. Sehingga, penetapan ini …
A. Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan …
Selasa, 15 Nov 2022 13:00 WIB Tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi Jakarta - Catatan ini sebagai respons serta memperluas cakupan diskusi mengenai keberadaan …
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, …
Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi dasar kendali yang tepat karena di dalam RDTR skala yang digunakan merupakan skala besar dengan berbagai data dukung serta kajian yang sangat detail. ... diantaranya pihak pertambangan, perkebunan, pekerjaan umum, kehutanan dan lingkungan hidup banyak terjadi persinggungan ...
Studi ini bertujuan menganalisis peran representasi ruang dalam pertarungan sumber daya atas wilayah pertambangan pasir. Representasi ruang memberikan abstraksi ruang dan menggunakan bentuk peta tata ruang. fokus penelitian ini adalah peran peta dan tata ruang dalam politik perebutan sumber daya di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, …
pertambangan,16 gugatan perdata masalah perizinan tambang,17 dan perseteruan kegiatan bisnis dua perusahaan tambang besar.18 Berangkat dari hal itu, maka tulisan ini akan memfokuskan kajian pada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan problematika tata kelola sumber daya alam dan tantangan penegakan hukum sektor
hak cipta © 2022.Aava Seluruh hak cipta.peta situs